Menuju Era Baru Pelaporan Pendapatan Asli Daerah: Dinas Kesehatan Provinsi NTT Dukung Penuh Penerapan Aplikasi PADDE SASANDO 2.0

KUPANG — Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan dan mewujudkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan kegiatan Workshop Input Data PADDE SASANDO 2.0. Kegiatan strategis yang berlangsung selama satu hari penuh ini dipusatkan di Hotel Harper pada tanggal 22 Oktober 2026.

Pelaksanaan workshop ini dihadiri oleh jajaran aparatur dan pengelola keuangan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Dinas Kesehatan Provinsi NTT menugaskan 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti rangkaian kegiatan teknis ini, di antaranya Elis Apriliyanti, SE selaku Penelaah Teknis Kebijakan, Simao Seran, S.Kom selaku Bendahara Penerima, serta Nency Yulanda Natu, SE selaku Penata Layanan Operasional. Kehadiran para pengelola teknis tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital sistem pelaporan keuangan daerah.

Dalam pengantarnya, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh berbagai kendala krusial dalam sistem pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) eksisting yang selama ini masih berjalan secara manual menggunakan lembar kerja berbasis Excel. Pola pelaporan lama tersebut dinilai menimbulkan sejumlah permasalahan mendasar, seperti keterlambatan penyampaian data, ketidakseragaman format laporan antar perangkat daerah, lamanya proses rekapitulasi dan verifikasi, hingga belum tersedianya dashboard pimpinan secara real-time. Selain itu, mekanisme koreksi data yang panjang serta ketiadaan riwayat perubahan data (audit trail) menjadi hambatan tersendiri dalam menjaga akuntabilitas.

Guna menjawab tantangan tersebut, BPAD Provinsi NTT memperkenalkan aplikasi PADDE SASANDO 2.0 yang telah terintegrasi secara langsung dengan Portal SASANDO atau Satu Data Provinsi NTT. Sistem informasi ini dikembangkan secara khusus untuk mendukung penyajian, pemantauan, analisis, serta evaluasi perkembangan PAD secara sistematis. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen kolaborasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy) bagi pimpinan daerah.

Melalui sesi bimbingan teknis (bimtek) dan simulasi penginputan data yang diberikan kepada para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara penerima, dan operator perangkat daerah, para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai tata cara pengoperasian sistem. Selain materi teknis aplikasi dari Bidang Pendapatan II BPAD NTT, kegiatan ini turut diperkaya dengan sinkronisasi kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) guna memastikan keselarasan pengelolaan data pembangunan dan keuangan daerah secara nasional.

Melalui pelaksanaan workshop ini, Pemerintah Provinsi NTT optimis seluruh perangkat daerah pengelola PAD, termasuk perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dapat meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan, serta akuntabilitas pelaporan. Langkah transformasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma pelaporan yang semula bersifat administratif semata menjadi sistem informasi pengendalian pendapatan yang cepat, akurat, dan berkelanjutan demi mendukung kemajuan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.